Kejaksaan Negeri Karawang Akan Tindaklanjuti Kegiatan Pungli Yang Terjadi Di SDN Kondangjaya III 

Karawang, mataexpose.co.id-Rabu, 27 Maret 2024, Kasi Intel Kejaksaan Negeri  Karawang menerima secara langsung laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan pungutan liar yang ditenggarai terjadi di SD Negeri Kondangjaya III, dimana patut diduga kegiatan pungutan liar ini sudah terjadi sejak tahun 2019.

Laporan aduan dari masyarakat ini disampaikan dengan menyertakan bukti petunjuk awal dan bukti pemberitaan dari media online Nurjati.net dan media cetak Buana Minggu yang telah beberapa kali memuat berita terkait kejadian kegiatan pungli tersebut, termasuk juga tanggapan dari para pihak terkait terutama dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Disidikpora) Kabupaten Karawang.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang, Yudhistira mengatakan akan segera menyelidiki dan melakukan penelusuran tentang adanya dugaan praktek pungutan liar yang terjadi di SDN Kondangjaya III, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana dilansir dan diberitakan oleh media (Buana Minggu dan Nurjati.net), dugaan adanya pungutan liar di SDN Kondangjaya III, Kecamatan Karawang Timur ini melanggar PP No 17 Tahun 2010 yang dinyatakan bahwa pendidik tidak boleh melakukan pungutan kepada peserta didik baik perseorangan atau kolektif secara langsung atau tidak langsung, kemudian jika ditinjau dari Permendikbud No 44 Tahun 2012 pada pasal 9 ayat 1 disana secara tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mana SDN Kondangjaya III ini menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Rp 900.000 per siswa dikalikan 1000 siswa per tahun, tentu angka ini bukanlah angka yang sedikit.

Bahwa dalam juknis yang tertuang dalam Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 75 Tahun 2016 bahwa tidak ada alasan bagi sekolah yang dalam hal yang terjadi di SDN Kondangjaya III ini menggunakan atas nama Paguyuban Orangtua Siswa, untuk memungut biaya yang dipatok Rp 85.000 ditambah Rp 35.000 atau sama dengan Rp 120.000 per siswa per bulan dan ini merupakan pungutan liar, karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kewenangannya serta tidak sesuai dengan UU baik PP No. 17 Tahun 2010 maupun Permendikbud No. 44 Tahun 2012 juga Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

Komponen kegiatan yang meliputi pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, pembelajaran, ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa perawatan/rehab dan sanitasi, pembayaran honor bulanan, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, membantu siswa miskin, pengelolaan sekolah, pembelian dan perawatan komputer yang semua komponen ini dibiayai dengan dana BOS setiap tahunnya.

WILLI FITOR'S